Berebut Suara Gen Z: Subjek atau Objek Politik?

Tahun ini, perpolitikan di Indonesia kembali menjadi topik utama di tengah masyarakat, tidak hanya kalangan orang tua, anak mudapun mulai menjadikan politik sebagai sumber perbincangan, media sosial adalah salah satu wadahnya. Media sosial menjadi jembatan komunikasi antara elit politik dengan rakyat khususnya generasi muda yang akrab disapa dengan sebutan ‘Gen Z’. Pasalnya, Gen Z disebut sebagai salah satu pilar dari generasi emas 2045 dengan jumlah 75,49 juta jiwa atau sebesar 27,49% dari total penduduk di Indonesia (Sumber: Sensus Penduduk 2020). Oleh sebab itu, peran Gen Z dalam perpolitikan sangatlah krusial, tetapi peran tersebut masih dipertanyakan karena Gen Z memiliki kecenderungan tidak ingin terlibat bahkan apatis sehingga sebagai apakah Gen Z berperan? Sebagai sutradara, aktor utama, figuran, atau hanya sebagai penonton yang kehadirannya diminta untuk meramaikan drama dalam perpolitikan Indonesia?

Tentu pertanyaan ini bukan tanpa dasar, terjadinya manipulasi konstitusi yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 yang telah ditambah normanya melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat ketentuan batas usia menjadi calon presiden dan wakil presiden (Sumber: BBC News Indonesia) merupakan rahim dari lahirnya pertanyaan tersebut karena argumen yang digaungkan adalah pentingnya peran pemimpin muda yang merepresentasikan Gen Z dalam perjalanan bahtera perpolitikan Indonesia, sedangkan yang dibutuhkan Gen Z saat ini bukanlah pemimpin muda saja, melainkan pemimpin yang mampu menjalankan aspirasi generasi muda sehingga bermunculan spekulasi bahwa hal tersebut hanya untuk meraih suara dari Gen Z sebagai objek perpolitikan.

Janggalnya putusan tersebut juga ditandai oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang akan menjadi calon wakil presiden, tetapi terhadang oleh peraturan sebelumnya. Hal ini menandakan lemahnya konstitusi dan masih kuatnya nepotisme di Indonesia yang seolah mengajarkan kepada generasi muda bahwa ‘hukum bisa dibabat asalkan keluarga kita menjabat’. Namun, kurangnya daya kritis dan minat politik dari Gen Z menjadikan ironi tersebut seolah hanyalah dongeng pengantar tidur yang mana akhir ceritanya kita tidak pernah tahu, yang penting tokoh utamanya adalah orang yang kita mau. Dalam hal lain, peran Gen Z semakin dipertanyakan karena beberapa pasangan capres dan cawapres dapat memancing suara Gen Z melalui umpan berupa konten lucu yang ditayangkan di Tiktok dimana platform tersebut merupakan media sosial yang sangat diminati oleh Gen Z sehingga membangun persepsi pada generasi muda untuk memilih calon pemimpin manakah yang dekat dan mewakili generasi muda berdasarkan persepsi dan stereotip yang dibangun, bukan dari program-program dan visi misi yang akan dijalankan.

Selain itu, kurangnya pengetahuan Gen Z terhadap perpolitikan di Indonesia, menjadi salah satu kelemahan yang membawa kita menjadi tumbal atau objek politik sebab kita mudah termanipulasi oleh potongan-potongan video yang memberikan informasi mengenai isu politik di Indonesia sehingga Gen Z mudah terpatahkan prinsip politiknya oleh Hoax yang beredar dan tidak mengoreksi informasi lebih lanjut dari sumber bacaan yang benar. Tidak hanya itu, kita sebagai Gen Z masih melihat calon pemimpin kita dengan kacamata subjektif perorangan sehingga muncul fanatisme berlebihan yang berujung saling sindir di media sosial. Hal tersebut justru mendorong calon pemimpin kita untuk membangun persepsi bukan diskusi yang mana mencederai kecerdasan dari generasi muda.

Nasib bangsa tidak hanya dibangun di atas persepsi dan stereotip atau biasa disebut dengan politik identitas, melainkan dibangun dengan integritas. Rekam jejak adalah salah satu indikator dalam menentukan kapasitas seorang pemimpin, sebagai generasi muda yang lahir di zaman teknologi perlu mencari tahu informasi mengenai sejarah di masa lalu agar keputusan langkah kita ke depan memiliki legitimasi yang kuat karena masih banyak hal yang perlu diungkap di masa lalu seperti dua belas kasus pelanggaran HAM berat, pemberian izin konrak karya, ketidakbebasan berpendapat, perampasan hak atas tanah rakyat, dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang berimbas pada nasib Negara Indonesia saat ini. (Sumber: CNN Indonesia)

Gen Z terlalu sibuk dengan teknologi, walaupun banyak generasi muda yang telah menyuarakan aspirasinya di dalam ruang-ruang digital, tetapi berbicara tentang keputusan mengambil kebijakan negara harus mengenali sumber masalah dari akar-akarnya, tidak hanya semangat literasi, tetapi juga semangat membangun aksi. Gen Z perlu berbicara tidak hanya untuk keperluan dirinya melainkan seluruh rakyat Indonesia yang mana masih terbelenggu kemiskinan. Mengutip pernyataan dari Adian Napitupulu dalam sebuah acara televisi, beliau mengatakan “Kalian kan calon pemimpin, pemimpin siapa? Pemimpin rakyat. Lalu, siapa yang harus kalian kenali? Iya rakyat itu dan tidak cuma membaca dan mengetahui rakyat hanya membaca dari buku. Cium aroma tubuhnya, cium keringatnya, pahami penderitaan mereka, makan bersama dengan mereka, baru kalian menjadi pemimpin yang bisa dikatakan lahir dari rahim rakyat itu sendiri.”. Generasi muda saat ini tetap harus memikirkan rakyat, berbasis literasi dan teknologi, generasi muda hari ini bisa beraksi untuk kesejahteraan negeri di kemudian hari.

Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa lemahnya konstitusi berbanding lurus dengan lemahnya demokrasi. Agenda Reformasi yang diprakarsai oleh aktivis 98 sebagai generasi muda saat itu perlu diwariskan oleh generasi muda saat ini yaitu membangun negara yang demokratis dan jauh dari otoriarian. Kita sebagai generasi muda pewaris demokrasi harus lebih kritis sehingga kebijakan politik di Indonesia tidak lebih krisis. Teknologi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan untuk Gen Z tergantung dari cara kita menggunakannya. Hoax, politisasi SARA, politik identitas, dan primordialisme semakin deras menghujani generasi hari ini. Oleh karena itu, mari kita perangi mereka dengan semangat literasi, kreativitas dan inovasi teknologi, serta aksi sehingga kita dapat menjadi subjek yang menegakkan cita-cita demokrasi dan konstitusi, bukan menjadi alat dan objek politisasi.