Generasi Z dan Dinamika Revolusi Politik: Mengurai Transformasi Menuju Partisipasi Aktif Pemilu 2024

Generasi Z adalah kelompok masyarakat yang tumbuh dalam era digital, memainkan peran sentral dalam menggiring perubahan dalam politik. Dalam menghadapi dinamika revolusi politik, gen z mengalami transformasi menuju partisipasi aktif yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya.

Aktivisme social media menjadi ciri khas Generasi Z dalam dunia politik. Mereka menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan pendapat, memobilisasi massa, mengorganisir kampanye politik, mengkritik kebijakan, dan berdiskusi tentang isu-isu politik. Dengan adanya teknologi memberikan kesempatan bagi generasi muda ini untuk berkomunikasi dan terlibat dalam politik secara lebih luas, tanpa batasan geografis. Aktivisme sosial media telah membawa dampak signifikan dalam membentuk opini public dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda.

Pada tahun 2024, generasi muda akan menjadi pemilih yang menentukan nasib masa depan bangsa lima tahun kedepan. Generasi muda sebagai masyarakat politik memiliki hak untuk memilih sekaligus terlibat aktif dalam proses politik elektoral di Indonesia. Namun, di tengah momentum bonus demografi, populasi, energi dan aset mereka sebagai pemuda dan pemudi belum sepenuhnya tersalurkan pada politik formal.

Dengan demikian, penyelenggara Pemilu 2024 perlu strategi yang tepat dalam memperkuat partisipasi anak muda secara lebih bermakna. Harapan yang tinggi atas keikutsertaan generasi muda pada proses pemilu menjadi sangat penting bagi demokrasi baik di tingkat nasional hingga lokal. Jika tidak terkelola dan tertata, potensi suara aspirasi para pemuda malah akan menjelma menjadi destablisasi bagi proses demokratisasi di Indonesia, akibat ketidakpercayaan juga kekecewaan mereka terhadap institusi politik terkait.

Partisipasi semua anak muda dalam proses politik formal adalah hal yang mendasar bagi prosedur demokrasi. Jika tidak tersalurkan pada setiap tahapannya, legitimasi politik dalam setiap prosesnya dapat dikatakan terkendala secara signifikan. Dalam artian, meskipun kaum muda berpartisipasi pada proses politik formal dengan berbagai cara, keberadaan representasi politik mereka sangatlah terbatas dan semu. Tapi, jika semakin banyak pengakuan bahwa keterlibatan kaum muda di setiap tahap sangat penting, pemilu akan bisa lebih representatif dalam komposisi generasi.

Semua pihak perlu merapatkan barisan bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk merangkul potensi anak muda. Kolaborasi elemen pentahelix yakni kerjasama antara pemerintah, komunitas, media, akademisi, dan badan usaha menjadi kunci mencpitakan ekosistem yang memungkinkan pemberdayaan partisipasi politik pemuda dalam proses pemilu berjalan harmonis, inklusi dan demokratis.

Sebagai lompatan pertama untuk mewujudkan peningkatan inklusi, partisipasi dan representasi politik anak muda dalam proses pemilu, KPU RI bisa memrekrut anak muda untuk semua tingkatan seperti menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau melibatkan generasi muda dalam penyusunan program strategis. Hal ini akan meningkatan pengetahuan juga pengalaman penyelenggara pemilu tentang ideasi, potensi sekaligus aspirasi generasi muda. Proses tukar pikiran antara lintas generasi dapat memperkuat kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kini dan nanti.

Lompatan kedua KPU RI dapat mendukung komunitas-komunitas kepemudaan atau organisasi yang dipimpin oleh generasi muda “di luar ” ekosistem kepemiluan dengan cara melibatkan organisasi Masyarakat sipil yang bergerak di bidang Pendidikan politik sebagai aggregator sosial di akar rumput. Kolaborasi semacam ini sangat vital untuk di Kelola oleh Lembaga penyelenggara pemilu dalam Upaya memastikan semua elemen generasi muda bisa di jangkau. Perspektif yang perlu di pertimbangkan saat melibatkan pemuda dalam proses pemilu:

1. Membuat Pendidikan politik yang relevan dengan budaya popular generasi muda.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pemungutan suara/partisipasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah dan dengan mengembangkan ruang yang partisipatif dan inklusif bagi pemuda.
3. Sistem yang di buat dengan baik yang dapat mendukung intervensi structural terarah yang mendorong inklusivitas bagi kaum muda dan kelompok lain.
4. Menjaga data tentang partisipasi pemuda melalui pengumpulan data yang dipimpin pemuda.
5. Membuat proses pendaftaran senyaman, semenarik, dan semudah mungkin bagi semua pemula, terutama bagi pemilih pemula.
6. Berusaha untuk bekerja setara dengan kaum muda mengawal integritas pemilu melalui pemantauan proses pemilu Bersama.

Sangat penting bahwa KPU RI, pentahelix, bahkan partai politik memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip untuk mengembangkan kebijakan atau program yang memungkinkan pemuda berpartisipasi dalam kehidupan politik. KPU RI memiliki peran dalam membantu semua pihak menjadi lebih inklusif terhadap kaum muda dalam proses pemilu Karena pemuda, perempuan dan kelompok lainnya sering dikecualikan akibat bias dan praktik yang melekat yang ada di lembaga, organisasi atau partai politik dengan paradigma lama. Kegagapan mereka dalam melibatkan kaum muda bisa menyebabkan diskriminasi, marginalisasi dan ketidakpercayaan terhadap demokrasi.

Untuk mengurangi resiko tersebut, kita dapat menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dengan membuat program pendampingan dan kepemimpinan untuk melawan praktik ekslusi dan membina jaringan pemuda; subsidi untuk memfasilitasi akses pemuda berkegiatan politik di ruang publik; dan kuota untuk membangun representasi pemuda yang kuat menjadi petugas penyelenggaraan pemilu hingga tingkat kecamatan.

KPU RI perlu segera membentuk jaringan lintas sektor untuk memberikan keterampilan dan pelatihan bagi kaum muda, memperlengkapi mereka untuk bekerja secara efektif dan berkelanjutan dalam siklus politik. KPU RI dapat berperan dalam memastikan partisipasi kaum muda, termasuk mengembangkan langkah-langkah untuk memerangi keterlibatan kaum muda dalam kekerasan terkait pemilu yang lazim terjadi dalam konteks konflik dan pascakonflik. Dengan demikian, partisipasi pemuda yang bermakna dalam proses pemilu sangat penting untuk model perwakilan yang sehat dan inklusif di masa depan. KPU RI dapat menjadi hub bagi partai politik, organisasi Masyarakat sipil dan aktor lainnya untuk memfasilitasi inisiatif dan kolaborasi lintas sektor.

Semua pihak memiliki peran sebagai penyelenggara pendidikan politik dan pemilu, kita semua memainkan peran penting dalam mendorong generasi muda agar tertarik dan terlibat dalam proses pemilu. Namun, perlu di ingat, bahwa pemuda bukanlah kelompok yang homogen, dan dalam keragamannya, akan menerima pendekatan yang berbeda untuk belajar tentang demokrasi dan proses pemilu. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan pemilu lainnya, termasuk kampus, media dan yang terpenting, kaum muda itu sendiri akan menghasilkan metode yang paling efektif untuk menjangkau sub kelompok sasaran. Karena kaum muda sendiri bisa menjadi pencipta, pelaksana serta penerima manfaat Pendidikan politik dan pemilu.

Untuk mencapai target tersebut, pemberi informasi dari lembaga apapun harus mampu saling mengoreksi, fungsi ini berperan sebagai “vaksin” untuk mencegah pernyataan yang menghasut dan hoax untuk mempertahankan standar pendidikan politik yang berimbang di tengah “limbah” dari banjir informasi. Semua orang selalu sepakat bahwa pendidikan politik memiliki potensi transformative untuk kelancaran pemilu, terutama untuk meredam residu konflik elit politik yang menjalar ke akar rumput. Maka, keberadaan anak muda yang mayoritas adalah pengguna media baru bisa menjadi produsen bagi konten-konten pendidikan politik. Untuk dapat melibatkan anak muda menjadi para pendidik politik.

Generasi muda membawa revolusi politik yang unik, diwarnai oleh keterlibatan digital, partisipasi pemilu yang aktif, dan pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam dinamika revolusi politik dengan memanfaatkan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, sehingga dapat dengan cepat menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mengorganisir gerakan politik dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Partisipasi generasi muda dalam politik formal dengan diselenggarakannya kolaborasi elemen pentahelix yakni kerjasama antara pemerintah, komunitas, media, akademisi, dan badan usaha menjadi kunci menciptakan ekosistem yang memungkinkan pemberdayaan partisipasi politik pemuda dalam proses pemilu berjalan harmonis, inklusi dan demokratis. Dalam menghadapi masa depan, penting bagi kita untuk memahami dan merespons perubahan ini dengan bijak, agar dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.