Politik Kekinian dan Partisipasi Generasi Z

Akhir-akhir ini politik Indonesia sangat dekat dengan politik pencitraan, politik identitas. Politik Indonesia cenderung menampilkan isu SARA sebagai senjata politik. Jejak politik Indonesia sudah membenarkan hal ini. Dalam diskusi tentang “Apakah Politik Identitas Masih Relevan dalam Kampanye Pemilu 2024 di Media Sosial?” yang dilaksanakan Universitas Islam Indonesia (UII) dan The Conversation Indonesia (TCID), Wawan Mas’udi selaku Dekan Fisipol UGM menegaskan bahwa politik identitas sekarang memiliki nuansa yang berbeda. Menurutnya, dulu politik identitas dimanfaatkan sebagai alat perjuangan kelompok tertentu, tetapi sekarang ia menjadi senjata politik untuk meraih tongkat kekuasaan. Transformasi motif inilah yang menandakan adanya bahaya dari politik identitas (UII, 2023).

Pemilu DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu catatan politik identitas yang sangat jelas di mata publik. Hal ini terkesan mubazir dalam pengertian ihwal ini seringkali disinggung dan dibahas dalam perbincangan politik Indonesia. Sentilan demi sentilan baik melalui tulisan maupun dalam talk shaw di televisi, topik ini hampir tidak pernah absen dalam nada politik kita. Jika publik merasa bosan dengan ulasan politik demikian, maka penegasannya harus dipertebal untuk merangsang kepekaan indra publik terhadap isu politik yang satu ini. Terhadap kejenuhan publik itu, penulis merasa perlu untuk menghadirkan cara pandang baru bahwa lalu lintas topik politik identitas, politik pencitraan dan isu SARA yang tidak absen di ruang publik sesungguhnya menunjukkan bahwa panggung politik kita amat akrab dengan pencitraan, permainan identitas dan hasutan isu SARA.

Menjelang kontestasi pemilu 2024, tidak sedikit para politikus mencari muka di hadapan masyarakat. Dalam bulan-bulan menjelang pemilu, rakyat dipertontonkan dengan politik pencitraan yakni aksi menanam padi, diskusi dan pertemuan di warung pecel lele, bahkan menggelar konser Korean pop (Jacko Ryan, 2022). Hal ini merupakan suatu balutan yang elok untuk menyembunyikan maksud orisinal. Terasa aneh, para politikus yang lazimnya nyaman dalam bangku mewah kekuasaan bahkan ada yang main slot dalam ruang wakil rakyat, tiba-tiba rela mengotori dirinya dengan lumpur para petani, betah dengan warung pedagang di pinggir jalan, dan sangat peka dengan hasrat generasi Z yang sedang mabuk bintang-bintang Korea. Ada apa?

Ihwal tersebut adalah bahasa realitas panggung politik Indonesia hari ini. Rakyat mestinya tidak terlena dan harus jeli mengoreksi aksi ‘mulia’ semacam itu. Gambaran tersebut tidak lain adalah cerminan politik Indonesia yang masih mentah dan tidak mengakar. Ada baiknya peran generasi Z diasah dalam konteks kenyataan tersebut. Urgensitas gen Z dipertegas karena pencitraan politik seperti itu tidak terlepas dari media sosial sebagai perantara untuk menyebarluaskannya. Dengan diseminasi aksi temporal politikus tersebut, ada harapan yang disembunyikan untuk dipenuhi yakni kepercayaan dan suara rakyat. Karena itu, fenomena ini tidak hanya dibentengi dengan tameng normatif, tetapi semangat dan peran generasi Z harus dipertajam karena mereka sudah tidak asing dengan media sosial. Selain itu, keharusan generasi Z mendapatkan penekanan karena ada satu hal penting juga dalam tubuh bangsa yakni meluapnya generasi Z yang mengisi bonus demografi Indonesia. Di samping itu, hal yang urgen dari penjaringan generasi Z dalam menghidupkan demokrasi Indonesia adalah kekhasan model politik generasi Z.

Generasi Z dan Rejuvenasi Politik Indonesia

Hari ini Indonesia sedang berlayar dalam tahun politik menyongsong pemilu 2024. Para politikus dan kontestan pemilu sedang beraksi dalam berbagai cara untuk mengakumulasi atensi publik dan mendulang suara rakyat. Alat yang digunakan bisa saja agama, hasutan SARA, pencitraan politik, singkatnya manipulasi dan permainan identitas. Karena itu, perlu adanya semacam kewaspadaan politik dalam diri publik. Publik harus berwaswas agar tidak termakan dan terjatuh dalam model politik seperti itu. Perlu diketahui, gaungan politik jenis ini merupakan indikasi dari politik kita yang infantil. Politik kita masih mentah. Ia mengapung diangkasa dan tidak membumi. Hal ini tidak substansial dalam politik. Rocky Gerung menyatakan bahwa politik kita adalah politik yang mengangkasa dan terkesan politik akhirat karena selalu memainkan isu agama, padahal politik berbicara tentang kehidupan hari ini dan saat ini bukan nanti. Atas dasar itu, penulis berpikir bahwa gen Z yang sedang memenuhi ruang bonus demografi Indonesia berandil dalam mematangkan politik kita hari ini.

Dalam peta pemilu 2024, generasi Z akan terlibat dan akan berpengaruh terhadap hasil pemilu 2024. Hal ini dikarenakan persentase generasi Z dalam skala total penduduk Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan data BPS 2020, 27,94 persen dari 270,2 juta penduduk Indonesia ditempatkan oleh generasi Z (kelahiran 1997-2012) (Febriani Sulistia Pratiwi, 2023). Mengutip Supas, Sonny Harry B Harmadi (Kompas.id, 2022) menulis bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas berjumlah 205,3 juta jiwa. Dua puluh tiga koma satu persen (23,1%) di antaranya adalah pemilih gen Z. Hal ini berarti dari empat pemilih terdapat satu pemilih gen Z.

Dalam tesisnya tentang Generation Z Goes to College, Corey Seemiller dan Meghan Grace (2016) menulis beberapa karakteristik generasi Z yang menurut penulis menjadi sumbangan positif dalam mematangkan kembali politik Indonesia. Pertama, generasi Z itu kreatif dan inovatif. Generasi Z cenderung menjadi pembelajar mandiri (Muhammad Misbakul Munir, 2023). Hal ini dapat dipahami karena referensi-referensi aktual sudah memberikan tawarannya dari berbagai sisi dalam ruang kemajuan media sosial dan teknologi. Ihwal tersebut juga merangsang kreativitas gen Z. Perangsangan kreativitas ini bertalian dengan karakter mereka yang selalu terbuka dengan hal-hal baru, ide-ide baru. Hasrat berwirausaha secara mandiri dari gen Z juga serentak disentil dan ditumbuhkan. Dalam ruang pemahaman inilah Anies Baswedan dalam acara Kompasfest Presented by BNI bertemakan “Will, Wit, Wisdom: Lessons for the Future Leaders”, mengatakan bahwa anak muda yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Menurutnya, generasi muda mampu menawarkan solusi dan cara pandang baru karena memiliki perspektif yang baru pula. Atas dasar itu, pelibatan gen Z dalam memformulasikan kebijakan dan solusi perlu diupayakan (Kompas.id, 2022).

Pemerintah perlu membuka jaringan relasi dengan generasi Z. Sebagaimana yang dikutip oleh Andreas Maryoto, Delloite menjelaskan bahwa relasi itu dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk (Kompas, 25 November 2019). Pertama, transparansi data yakni keterbukaan pemerintah untuk memberikan bagian yang memang menjadi tanggungan gen Z. Kedua, tawaran menarik terhadap gen Z. Artinya, pemerintah mengakomodasi serpihan-serpihan harapan generasi ini. Upaya mengaksenkan intensi gen Z dan mewujudkannya adalah attracted ways untuk menjaring keterlibatan mereka. Ketiga, adanya jaminan implikasi positif dari kebijakan pemerintah untuk gen Z. Dengan jaminan ini, perjuangan generasi Z bukanlah sesuatu yang kosong tetapi memiliki muatan yang menjanjikan sebagai landasan perlunya keaktifan mereka digalakkan.

Kedua, multitasking, gesit dan cepat tanggap. Salah satu keunggulan generasi Z adalah kecepatan dalam merespons perubahan. Yang dimaksudkan di sini adalah kepekaan akan kondisi di mana ia hidup. Generasi ini identik dengan labelitas cepat beradaptasi. Hal tersebut berakar kuat dalam mentalitas mereka yang oleh Jason Dorsey dan Denise Villa sebut sebagai fleksibilitas dan keseimbangan hidup-kerja (dalam Muhammad Misbakul Munir, 2023). Realitas ini merupakan suatu kata kunci yang telah dimiliki generasi Z yang memungkinkannya dapat bertahan dalam kemajuan peradaban dan perkembangan zaman kontemporer.

Dalam konteks politik, satu hal yang tidak kita pungkiri bahwa politik itu sedang tumbuh dalam dinamika zaman. Ada banyak yang berbeda dari setiap zaman baik dari sisi lingkungan, teknologi, sarana dan prasarana, maupun paradigma berpikir. Keberadaan politik dalam lorong dinamika kehidupan dan konteks hidup manusialah brand politik sebagai the art of possibility mendapatkan aksentuasi. Seturut nada ini, menggandeng tangan generasi Z untuk mengartikulasikan kebijakan publik dalam arti kolaborasi adalah hal penting karena politik itu sedang berjalan dalam lorong gen Z. Andil generasi Z adalah menampilkan wajah generasinya dan memberikan insight arus zaman kepada pemangku kebijakan. Di sini, bukan berarti politikus senior tidak mampu mencium perubahan zaman, tetapi mendengarkan suara dari generasi Z merupakan upaya memahami konteks zaman dari mereka yang lahir dalam zaman tersebut. Zaman memiliki generasinya dan setiap zaman memiliki cara pandangnya tersendiri. Di sinilah letak pentingnya partisipasi generasi Z dalam panggung politik.

Ketiga, generasi Z aktif dalam kerja tim dan memiliki social sense yang tinggi. Tidak sedikit kaum muda pada umumnya dan generasi Z pada khususnya diklaim apatis dengan ihwal politis. Dalam kenyataannya, generasi Z tidak alergi dengan hal politis. Berdasarkan Survei Nasional Kompas periode Oktober 2022, sebesar 33 persen suara dari generasi Z mengalir ke partai politik papan tengah (keterpilihan lebih dari tiga persen) dan papan bawah (keterpilihan kurang dari tiga persen). Jumlah tersebut meningkat sebesar 6,6 persen dari survei sebelum (Kompas.id, 2022).

Selain itu, partisipasi generasi Z dapat kita lihat dalam serpihan-serpihan organisasi dan gerakan sosial-politis, misalnya: #MahasiswaBergerak, #GejayanMemanggil, #MahasiswaBersatu, #ReformasiDikorupsi, #HidupMahasiswa (Desi Ariani, 2020). Hal ini merupakan cerminan model partisipasi politik generasi Z dengan media sosial sebagai mediasi yang sangat akrab dengan mereka di era revolusi industri 4.0. Gerakan politik demikian adalah bentuk protes ala generasi Z terhadap model politik yang sudah menyebarkan bau amis kebobrokannya. Perlawanan generasi Z terhadap citra politik yang buruk ini diberangkatkan atas dasar agresivitas mereka pada perjuangan hak dan solidaritas sosial. Dalam tesisnya tentang Generation Z Goes to College, Corey Seemiller dan Megan Grace (2016: 37) menulis bahwa secara sosial generasi Z sangat menjunjung tinggi pluralitas dan keadilan sosial. Keyakinan ini terlahir dari keterpaparan mereka terhadap banyak orang yang berbeda latar belakang.

Kualitas positif yang ada dalam diri generasi Z inilah yang mesti diapresiasi oleh fasilitator demokrasi. Sesuatu yang khas dalam diri generasi Z justru sudah absen dari ruang demokrasi dan wadah perpolitikan kita. Ihwal minusnya penghargaan akan pluralitas ini dapat dilihat dalam politisasi agama, misalnya gerakan 411 dan 212 yang sudah melekat dalam ingatan politik bangsa. Politisasi agama memperlihatkan adanya intensi untuk mempromosikan nilai superioritas atas kelompok lain, mendiskreditkan kelompok yang tidak sama, melegitimasi kekerasan, dan berujung pada upaya hegemoni terhadap mereka yang berbeda. Di tengah parasit politik seperti itu, partisipasi generasi Z yang mengarusutamakan pluralitas merupakan percikan yang baik dalam politik. Sumbangan politis gen Z dalam hal ini adalah mengaktifkan kembali rasa keberagaman dari publik pada umumnya dan pemangku kebijakan publik pada khususnya. Dengan itu, politik generasi Z mesti di-bold dalam arti dipertegas.

Generasi Z yang dilabeli sebagai agen perubahan justru berpotensi untuk mengakarkan raut demokrasi tersebut. Keberakaran dalam hak sebagai kekhasan yang diusung oleh generasi Z adalah juga inti demokrasi dan jiwa dari politik. Namun, hari ini politik itu tidak melekatkan pijakannya dalam esensi tersebut. Ada banyak korupsi dalam tubuh korporasi dan kebebasan beragama masih ragu-ragu dan takut untuk diekspresikan karena pemerintah tidak mengaktifkan konstitusi untuk melindungi mereka yang minoritas dari cengkraman mayoritas yang radikal. Ini merupakan potret politik kita hari ini. Rupa-rupanya, tubuh politik itu hanya merias kulitnya saja tanpa memedulikan roh dan jiwanya. Ia tidak kuat melandaskan diri pada hak asasi. Karena itu, sumbangsih generasi Z dengan mengusungkan perjuangan hak, solidaritas sosial dan kolaborasi dalam tim bisa menjadi ‘nafas baru’ dalam organ perpolitikan hari ini.

Atribut positif yang ada dalam diri gen Z merupakan sesuatu yang mestinya tidak perlu dipandang sebelah mata oleh pemegang mandat negara. Sebagaimana yang sudah disentil sebelumnya, atmosfer politik Indonesia beberapa dekade ini sangat dekat dan intens dengan model politik pencitraan, politik identitas, dan politisasi agama. Model politik demikian tidak lain adalah potret politik yang masih kosong, tak berjiwa, dan tak berisi. Dalam rel politik itulah video para pemimpin, kandidat pemilu dan para politisi negara ini sedang beraksi. Di samping Indonesia digiring dalam perhelatan politik seperti itu, Indonesia juga sedang didominasi gen Z dalam peta bonus demografinya. Disamping itu, generasi Z memiliki kualitas positif yang penting untuk mematangkan dan mengakarkan politik Indonesia. Kualitas itu antara lain; generasi Z itu kreatif dan inovatif; multitasking, gesit dan cepat tanggap; dan generasi Z aktif dalam kerja tim juga memiliki social sense yang tinggi. Karena itu, kualitas gen Z merupakan sesuatu yang tepat untuk diakomodasikan dalam perpolitikan Indonesia hari ini. Dengan demikian, pemilu 2024 dapat disambut dengan bekal demokrasi dan wajah perpolitikan yang baik, berkualitas, berisi dan benar.