Peran Gen Z dalam Pendidikan Politik Masyarakat Perdesaan

Peran merupakan sebuah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu merupakan keadaan masyarakat dalam suatu kelompok atau keadaan suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Pendidikan politik adalah upaya pendidikan sistematis yang bertujuan untuk melatih setiap individu agar mempunyai kesadaran politik dan mampu menjadi peserta politik. Negara bertanggung jawab secara moral atau etika dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya membutuhkan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai negara yang sejahtera dan berkeadilan, terutama melalui peran partisipasi masyarakat. Menurut Charles Andrian dan James Smith dari Marijan, keterlibatan komunitas mencakup partisipasi aktif, pasif, dan lebih ekspresif seperti protes, boikot, dan petisi.

Pendidikan politik harus diberikan kepada generasi muda dengan mempertimbangkan berbagai kondisi masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang masih belum mendapat informasi dan kebodohan politik. Dalam hal ini dilakukan oleh Generasi Z, Generasi Z merupakan generasi yang saat ini berusia 18-23 tahun. Dalam banyak analisis, para ahli berpendapat bahwa Generasi Z menunjukkan sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi ini disebut sebagai generasi tanpa batas (borderless generation). Dalam artikel Ryan Jenkins berjudul “Empat Alasan Mengapa Gen Z Akan Menjadi Generasi Paling Berbeda” ditegaskan bahwa Gen Z memiliki ekspektasi, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda dan dianggap sebagai tantangan bagi organisasi. Kepribadian generasi Z lebih beragam, lebih global, dan mempengaruhi budaya serta sikap kebanyakan orang.

Pendidikan politik ini diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan pembangunan, karena salah satu permasalahan yang menonjol di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah mengenai perilaku politik antara masyarakat perkotaan (urban area) dan masyarakat pedesaan (rural area). Kesenjangan ini menimbulkan dikotomi antara masyarakat kota dan masyarakat desa . Keadaan ini ditandai dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih kritis, peka dan sensitif dalam memahami permasalahan politik dan kehidupan lainnya. Supra dan infrastruktur politik yang memadai memudahkan warga kota berinteraksi dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. Sementara itu, masyarakat pedesaan cenderung menampilkan gambaran masyarakat yang tertinggal dan tidak terbiasa dengan isu-isu yang bermotif politik.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tujuan pendidikan politik antara lain: 1) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun Pendidikan politik dalam hal ini bertujuan untuk memberikan ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dari diri manusia maupun masyarakat. Dalam kegiatan ini Gen z melakukan pendidikan politik yaitu 1) melalui sosialisasi yaitu mendatangi desa-desa dengan berdiskusi langsung ke tengah masyarakat desa yaitu dengan mengumpulkan warga yang berusia 20 tahun keatas di Balai Desa sedangkan sosialisasi untuk remaja rentang usia 15-20 tahun dilakukan dengan cara mendatangi setiap sekolah yang ada di desa tersebut. 2) dengan cara melakukan penguatan literasi digital kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh berita hoax dari sosial media.

Materi yang digunakan dalam pendidikan politik untuk meningkatkan kecakapan warga negara, khususnya yaitu tentang bagaimana cara menumbuhkan kecakapan berpikir kritis dan kesadaran kritis terhadap kehidupan bangsa dan negara. Materi yang diperlukan untuk tujuan tersebut, yaitu negara, pemerintah, wakil rakyat, partai politik dan demokrasi, hak asasi manusia, gender dan politik, serta globalisasi. Materi tentang negara, pemerintah, dan wakil rakyat harus diketahui dan dipahami masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang posisi dan peran yang dimainkan oleh negara, pemerintah, dan wakil rakyat. Dengan pengetahuaan tersebut, masyarakat dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Materi partai politik dan demokrasi penting karena pengetahuan tentang hal ini akan meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya partai politik sebagai sarana pengembangan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berkualitas. Pengetahuan tersebut juga akan membawa sikap positif terhadap partai politik yang peranannya benar-benar memperjuangkan rakyat. Sikap positif tersebut berguna sebagai modal bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam pembangunan bangsa dan negara. Materi hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara sangat dibutuhkan karena relasi antara negara dan rakyat acapkali menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perampasan hak hidup, perampasan hak miliki, dan lainnya. Dengan memahami materi HAM, warga negara akan mengetahui hak asasi yang dimiliki dan jika ada pelanggaran HAM, warga negara memiliki kecakapan untuk meminta perlindungan akan hak asasinya. Gender dan politik merupakan materi penting lainnya yang harus dimiliki masyarakat dan warga negara Indonesia. Dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang politik, memerlukan perjuangan panjang bagi kaum perempuan untuk memperoleh hak politik. Materi ini diperlukan tidak hanya bagi WNI laki-laki, tetapi juga perempuan, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam dunia sosial dan politik. Perkembangan global memengaruhi kehidupan nasional baik dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kehidupan bangsa dan negara tidak bisa steril dari pengaruh globalisasi, oleh karena itu warga negara harus diberi materi tentang globalisasi agar mereka dapat memainkan peran efektif dalam percaturan nasional dan global.

Harapannya kegiatan pendidikan politik tersebut dapat menumbuhkan kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara pada warga tersebut serta membantu individu menjadi warga negara terkuhusus masyarakat desa agar lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik.