4 comments 172 views

Organisasi Sebagai Alat Politik: Studi Analisis Peran Organisasi Mahasiswa dalam Pemilu 2024 sebagai Objek Sasaran Parpol

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Salah satu prinsip utama demokrasi adalah partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Organisasi mahasiswa, sebagai representasi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, juga berperan penting dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan mempengaruhi kehidupan politik di negara ini.

Organisasi mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi politik di kalangan mahasiswa. Melalui organisasi mahasiswa, mahasiswa dapat belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Organisasi mahasiswa juga memberikan platform bagi mahasiswa untuk melibatkan diri dalam diskusi, debat, dan kegiatan politik lainnya.

Organisasi mahasiswa juga dapat memainkan peran penting dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa. Mereka dapat menjadi suara mahasiswa dalam mengajukan tuntutan dan menyuarakan isu-isu penting yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan mahasiswa, atau isu-isu sosial-politik lainnya. Organisasi mahasiswa juga dapat melakukan aksi protes, kampanye, dan kegiatan politik lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan mempengaruhi kebijakan publik.

Organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Sebagai agen perubahan sosial, organisasi mahasiswa tidak hanya fokus pada isu-isu kampus, tetapi juga terlibat dalam isu-isu politik yang lebih luas, termasuk pemilu. Dalam konteks ini, organisasi mahasiswa dapat berperan sebagai alat politik yang kuat dalam mempengaruhi pemilu dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa.

Kemampuan organisasi mahasiswa untuk mengorganisir kampanye pemilu yang efektif. Mereka dapat menggunakan keahlian dan kreativitas mereka dalam merancang strategi kampanye yang menarik dan relevan bagi pemilih muda. Melalui kampanye yang inovatif dan berorientasi pada isu-isu yang relevan bagi mahasiswa, organisasi mahasiswa dapat mendorong partisipasi aktif pemilih muda dalam pemilu.

Organisasi mahasiswa juga dapat menjadi platform bagi mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Melalui organisasi mahasiswa, mahasiswa dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan politik, seperti berbicara di depan umum, bernegosiasi, atau merancang kebijakan. Organisasi mahasiswa juga dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang sistem politik dan isu-isu politik yang relevan. Dengan demikian, organisasi mahasiswa dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman politik yang berharga dan mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam pemilu dan politik di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa organisasi mahasiswa juga menghadapi tantangan dalam perannya sebagai alat politik dalam pemilu. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah fragmentasi dan polarisasi di kalangan mahasiswa. Organisasi mahasiswa seringkali memiliki keberagaman ideologi dan pandangan politik, dan seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan atau kerja sama dalam upaya politik mereka. Selain itu, organisasi mahasiswa juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun keanggotaan. Keterbatasan sumber daya ini dapat membatasi kemampuan organisasi mahasiswa untuk melakukan kampanye atau pemantauan pemilu yang efektif. Hal ini yang membuat peluang terjadinya permainan politik sebagai pencari suara dan juga korban politik sendiri. Ketika organisasi mahasiswa terlibat secara langsung dengan partai politik, mereka dapat kehilangan independensi dan otonomi mereka. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan langsung dengan partai politik dapat mempengaruhi keputusan dan arah organisasi mahasiswa, sehingga mereka tidak lagi dapat bertindak secara independen. Selain itu, keterlibatan organisasi mahasiswa dengan partai politik juga dapat memicu ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap organisasi tersebut, karena dianggap lebih memihak pada kepentingan politik daripada pada kepentingan mahasiswa secara keseluruhan. Dampak lainnya adalah terjadinya pembatasan kebebasan, di mana keterlibatan organisasi mahasiswa dengan partai politik dapat membatasi kebebasan anggotanya untuk menyuarakan pendapat dan bertindak secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak politik. Dengan demikian, penting bagi organisasi mahasiswa untuk mempertahankan independensi mereka dan memastikan bahwa keterlibatan dalam politik tidak mengganggu tujuan utama organisasi serta kesejahteraan anggotanya.

Terlibatnya organisasi mahasiswa dalam politik praktis dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama organisasi, yang seharusnya berbasis gerakan moral. Organisasi mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan sosial dan politik dengan berfokus pada gerakan moral yang bertujuan untuk mengembangkan kritis dan etika dalam tindakan mereka. Namun, terlibatnya dalam politik praktis dapat mengalihkan perhatian dari tujuan moral tersebut dan memicu pergeseran fokus organisasi mahasiswa. Hal ini dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mempengaruhi komitmen organisasi serta kepuasan kerja anggotanya.

Masalah yang akan timbul adalah bagaimana seyogyanya organisasi mahasiswa saat ini sudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan politik yang membuat dunia organisasi mahasiswa menjadi ditunggangi oleh parpol sendiri khususnya menjelang pemilu 2024 ini.

2. Pembahasan

Demokrasi

Demokrasi menurut para ahli memiliki beragam definisi yang mencakup aspek kebebasan, partisipasi warga negara dalam politik, serta prinsip-prinsip formal dan materil yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi dalam prakteknya.Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, dimana rakyat memiliki porsi untuk mengatur, mempertahankan, dan membagi kekuasaan di dalam negaranya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Demokrasi juga diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pengertian demokrasi juga mencakup aspek formal dan materil, di mana demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materil adalah demokrasi yang dalam prakteknya dipengaruhi oleh faktor kemerdekaan, persamaan sosial, dan ekonomi

Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini mengalami beberapa perubahan yang patut diperhatikan. Berikut adalah beberapa poin utama tentang perkembangan demokrasi di Indonesia:

  1. Kebebasan Ekspresi: Indonesia telah membuat langkah besar dalam meningkatkan kebebasan berpendapat dan ekspresi. Media sosial dan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam memberikan akses yang lebih besar kepada individu untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, saat perkembangan ini positif, juga ada tantangan berupa penyebaran informasi hoax dan ujaran kebencian yang perlu diatasi.
  2. Pemilihan Umum: Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala sejak reformasi pada tahun 1998. Selama beberapa dekade terakhir, pemilihan umum telah menjadi momentum penting bagi warga negara untuk memilih pemimpin mereka dengan cara yang bebas dan adil. Namun, masih ada tantangan seperti pengaturan keuangan politik yang transparan, pemenuhan hak suara bagi semua warga negara, serta ada ruang untuk perbaikan pada sistem pemilihan.
  3. Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia: Indonesia telah membuat kemajuan dalam perlindungan kebebasan pers dan hak asasi manusia. Tindakan pembatasan terhadap kebebasan ini telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Namun, ketidakpastian masih mengelilingi beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan tekanan pada jurnalis yang melaporkan tentang isu sensitif.
  4. Penguatan Institusi Demokrasi: Pemerintah terus berusaha untuk memperkuat institusi demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial. Upaya ini bertujuan untuk memastikan mereka berfungsi dengan independen dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mereka. Namun, masih ada kritik terhadap ketergantungan mereka pada kekuasaan eksekutif dan perlunya reformasi lebih lanjut.
  5. Pemberantasan Korupsi: Pada tahun 2002, KPK didirikan untuk melawan korupsi di Indonesia. Langkah ini menandai komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi yang meluas. Meskipun KPK telah berhasil dalam beberapa kasus, upaya mereka terus dihadapkan pada tantangan hukum dan politik.
  6. Partisipasi Masyarakat: Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ini tercermin dalam banyaknya gerakan masyarakat sipil dan demonstrasi yang terjadi di berbagai bidang, mulai dari isu lingkungan, hak-hak perempuan, hingga hak buruh.

Walau sudah banyak kemajuan yang dicapai, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi, intoleransi, dan beberapa masalah struktural lainnya. Tetap penting untuk terus memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan partisipasi dalam demokrasi di Indonesia.

Organisasi Mahasiswa dan Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah tonggak penting dalam sistem demokrasi. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan. Dalam mengawal dan menjaga keberlangsungan proses pemilu di Indonesia, peran organisasi mahasiswa tidak dapat diabaikan. Organisasi mahasiswa memiliki peranan vital dalam membentuk opini publik, melakukan sosialisasi politik, serta melakukan pemantauan terhadap segala kegiatan pemilu yang terjadi. Organisasi mahasiswa memiliki peranan strategis dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pemilu di Indonesia. Pertama, organisasi mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mengkampanyekan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi mahasiswa dapat menerapkan berbagai metode dan strategi yang tepat guna. Misalnya dengan menyelenggarakan sosialisasi pemilu di berbagai kampus dan daerah, mengadakan diskusi publik mengenai pentingnya pemilu, serta menggalang dukungan melalui media sosial dan kampanye online.

Organisasi mahasiswa juga memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemilu. Pemantauan ini meliputi pemantauan terhadap tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil pemilu. Organisasi mahasiswa akan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Apabila terdapat potensi pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, organisasi mahasiswa dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain sebagai agent of change dan pemantau, organisasi mahasiswa juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu merupakan poin penting yang harus diperhatikan, karena hal ini akan membentuk generasi pemilih yang aktif dan berpartisipasi dalam pemilu di masa mendatang. Organisasi mahasiswa dapat mengadakan program-program khusus untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman pemilih pemula terhadap proses pemilu. Misalnya dengan menyelenggarakan debat calon pemimpin, workshop politik, atau mengadakan dialog politik yang melibatkan para calon pemimpin sebagai pembicara.

Hubungan antara organisasi mahasiswa dan pemilu juga menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa bertindak sebagai wadah yang berisi generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap negara dan bangsa. Organisasi mahasiswa seringkali menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, bertukar ide, dan meningkatkan kesadaran politik. Aktivitas di dalam organisasi mahasiswa, seperti debat, diskusi, atau seminar yang berkaitan dengan pemilu, akan membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem politik, peranan negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya hubungan yang kokoh antara organisasi mahasiswa dengan pemilu akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Organisasi mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mengawal proses pemilu, aktif dalam menyadarkan publik akan pentingnya pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu akan memastikan bahwa pemimpin dan wakil yang terpilih merupakan cerminan kehendak dan aspirasi rakyat.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam menjaga hubungan yang sehat antara organisasi mahasiswa dan pemilu di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah penyadaran dan partisipasi pemilih pemula. Sebagai generasi baru, pemilih pemula mungkin masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pemilu dan dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa perlu terus berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, termasuk mengajak mereka untuk terlibat langsung dalam proses pemilu.

Kontrol Partai Politik terhadap Organisasi Mahasiswa di kampus

Kontrol Partai Politik terhadap Organisasi Mahasiswa di kampus adalah suatu realitas yang sering terjadi dalam konteks politik di banyak negara. Kontrol tersebut merujuk pada pengaruh dan intervensi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kegiatan, kebijakan, dan pemilihan kepemimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Fenomena ini dapat mempengaruhi kemandirian, independensi, dan kebebasan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan mengemukakan isu-isu politik yang menjadi perhatian mereka. Sebagai lembaga politik, partai politik memiliki kepentingan tertentu dan mitra strategis dalam konteks politik. Oleh karena itu, mereka sering berupaya untuk mengendalikan dan memanipulasi organisasi mahasiswa di kampus agar sesuai dengan agenda politik mereka. Kontrol yang dilakukan oleh partai politik tersebut bisa terjadi melalui beberapa mekanisme, termasuk pendanaan, pengaruh ideologi, pemilihan kepengurusan, dan manipulasi kebijakan.

Salah satu bentuk kontrol yang umum terjadi adalah pendanaan dari partai politik kepada organisasi mahasiswa. Partai politik yang memiliki kepentingan dan agenda politik tertentu bisa memberikan bantuan dana kepada organisasi mahasiswa di kampus. Pendanaan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai pengaruh dan mempengaruhi kebijakan serta kegiatan organisasi. Dalam hal ini, partai politik yang memberikan dana seringkali mengharapkan agar organisasi mahasiswa mendukung agenda politik atau program kebijakan partai tersebut. Namun, pendanaan bukan hanya merupakan bentuk dukungan finansial semata. Partai politik sering menggunakan pendanaan sebagai alat pemaksaan agar organisasi mahasiswa mau menjalankan agenda politik sesuai dengan kepentingan partai. Organisasi mahasiswa yang mengabaikan atau menolak mematuhi agenda politik partai tersebut dapat kehilangan pendanaan atau bantuan finansial yang mereka terima. Hal ini membuat organisasi mahasiswa rentan terhadap tekanan dan kontrol partai politik dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kegiatan.

Selain pendanaan, pengaruh ideologi juga merupakan faktor penting dalam kontrol partai politik terhadap organisasi mahasiswa di kampus. Partai politik sering menggunakan organisasi mahasiswa sebagai sarana untuk menanamkan ideologi dan pandangan politik mereka kepada mahasiswa. Dalam upaya ini, partai politik berperan dalam menyusun kebijakan organisasi, mengatur program-program yang harus diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa, hingga mengarahkan diskusi, pelatihan, atau kegiatan lainnya agar sejalan dengan pandangan politik partai.

Pengaruh ideologi ini dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan dalam berpikir. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang dikendalikan oleh partai politik cenderung memiliki pandangan yang homogen dan tidak kritis terhadap isu-isu politik. Mereka lebih cenderung mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dengan ideologi partai politik, tanpa melakukan pemikiran yang mandiri dan kritis.

Pemilihan kepemimpinan di organisasi mahasiswa juga merupakan area kontrol yang sering dilakukan oleh partai politik. Dalam proses pemilihan, partai politik dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus terburuk, partai politik telah melibatkan anggota atau simpatisan mereka secara aktif dalam proses pemilihan sebagai calon kepemimpinan organisasi mahasiswa, serta mendapatkan dukungan penuh dari partai politik tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan mendorong keberlanjutan kekuasaan partai politik di dalam organisasi mahasiswa. Selain itu, partai politik juga dapat memanipulasi hasil pemilihan kepemimpinan dengan berbagai cara. Mereka bisa menekan atau memberikan tekanan kepada calon kepemimpinan yang dianggap tidak sejalan dengan partai politik. Partai politik juga dapat memanfaatkan kerjasama dengan kelompok mahasiswa dalam organisasi mahasiswa yang memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan partai politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepemimpinan. Dalam hal ini, partai politik dapat memastikan bahwa pemimpin organisasi mahasiswa yang terpilih merupakan orang yang memiliki pandangan dan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan agenda politik partai. Manipulasi pemilihan kepemimpinan juga bisa terjadi melalui pengaturan tata kelola pemilihan yang tidak transparan. Partai politik dapat mempengaruhi proses pemilihan dengan menggunakan alat-alat politik mereka, seperti kontrol atas media massa atau persebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius.

Pengaruh Keikutsertaan Partai Politik ke dalam Ranah Organisasi Mahasiswa terhadap Pemilu 2024

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum (pemilu). Bagi organisasi mahasiswa, keikutsertaan partai politik dalam ranah mereka juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pemilu 2024. Keikutsertaan partai politik dalam organisasi mahasiswa dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk lebih memahami proses politik dan pemilu. Dengan berinteraksi langsung dengan anggota partai politik, mahasiswa dapat mempelajari lebih banyak tentang strategi kampanye, pemilihan calon, serta proses-proses politik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya partisipasi politik dan hak suara dalam pemilu. Selain itu, keikutsertaan partai politik dalam organisasi mahasiswa juga memungkinkan mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam kampanye pemilu. Partai politik dapat memberikan dukungan kepada organisasi mahasiswa dalam hal pendanaan, materi kampanye, dan instruktur yang berpengalaman. Dengan adanya dukungan ini, mahasiswa dapat menyelenggarakan kegiatan yang lebih efektif dan lebih mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pada pemilu 2024.

Keikutsertaan partai politik dalam organisasi mahasiswa juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas calon yang diusung partai politik. Ketika partai politik terlibat langsung dalam organisasi mahasiswa, mereka dapat memilih kandidat terbaik dari kalangan mahasiswa yang memiliki potensi dan kualitas kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa partai politik tidak hanya mengutamakan kepentingan politik semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan generasi muda dalam pemilihan calon. Selain itu, keikutsertaan partai politik dalam organisasi mahasiswa juga dapat membantu membangun jejaring politik antara partai politik dan mahasiswa. Dengan adanya jejaring politik ini, partai politik dapat memperoleh dukungan mahasiswa dalam kampanye mereka, baik dalam bentuk pemilih maupun relawan. Pada saat yang sama, mahasiswa juga dapat memanfaatkan hubungan ini sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi mereka kepada partai politik dan calon yang diusung.

Dalam hal lain, keikutsertaan partai politik juga dapat menimbulkan beberapa tantangan dalam organisasi mahasiswa. Salah satunya adalah adanya politisasi dalam organisasi mahasiswa. Ketika partai politik terlibat dalam organisasi mahasiswa, terdapat kemungkinan bahwa tujuan organisasi tersebut menjadi terdistorsi oleh kepentingan partai politik yang bersangkutan. Hal ini dapat mengurangi kemandirian dan independensi organisasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan mahasiswa.

Adanya partai politik dalam organisasi mahasiswa juga dapat mengakibatkan polarisasi dan konflik di antara anggota organisasi. Kehadiran partai politik dengan kepentingan dan pandangan politik yang berbeda-beda dapat memicu perpecahan dan perselisihan di antara mahasiswa. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran dan kerjasama dalam organisasi mahasiswa, serta mempengaruhi performa organisasi dalam menyampaikan pesan dan advokasi kepada masyarakat.

Dalam konteks pemilu 2024, pengaruh keikutsertaan partai politik dalam organisasi mahasiswa juga dapat memberikan dampak terhadap partisipasi pemilih muda. Partai politik yang terlibat langsung dalam organisasi mahasiswa dapat memfasilitasi peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan calon. Melalui kegiatan kampanye yang dipimpin oleh organisasi mahasiswa, partai politik dapat mencapai lebih banyak pemilih muda yang kemungkinan besar belum berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya. Dengan demikian, keikutsertaan partai politik dalam organisasi mahasiswa dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih muda dalam pemilu 2024.


3. Penutup

Kesimpulan

Organisasi mahasiswa dapat dianggap sebagai alat politik yang efektif dalam mempengaruhi agenda politik dan mendorong perubahan sosial-politik. Sebagai objek sasaran parpol, organisasi mahasiswa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah politik dan mempengaruhi pilihan pemilih. Dalam studi analisis peran organisasi mahasiswa dalam Pemilu 2024, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik.

Pertama, organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Pemilih muda di Indonesia masih kurang aktif dalam pemilu, dan organisasi mahasiswa dapat membantu dalam mengedukasi dan memobilisasi pemilih muda untuk menggunakan hak suara mereka.

Kedua, organisasi mahasiswa juga dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam menjalankan kampanye pemilu. Organisasi mahasiswa memiliki jaringan yang luas dan akses ke pemilih muda di seluruh Indonesia. Mereka juga dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif kepada partai politik dan calon pemimpin dalam berkampanye.

Ketiga, organisasi mahasiswa dapat menjadi penentu dalam pemilu jika mereka dapat bersatu dalam mencapai tujuan politik yang sama. Ketika organisasi mahasiswa bersatu, mereka dapat memberikan dukungan yang cukup besar bagi kandidat atau partai politik yang memperjuangkan agenda mereka.

Keempat, ada kecenderungan bahwa partai politik akan memanfaatkan organisasi mahasiswa sebagai alat kampanye dan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa perlu bersikap kritis dan menghindari pengaruh partai politik yang dapat membahayakan independensi mereka.

Kelima, organisasi mahasiswa juga dapat menjadi pengawas pemilu independen yang efektif dan berperan aktif mengawasi jalannya pemilu secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan memastikan bahwa hasil pemilu adalah hasil yang sah dan adil.

Dalam kesimpulannya, organisasi mahasiswa dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam pemilu dan dapat memainkan peran penting dalam membentuk arah politik Indonesia ke depan. Namun, mereka juga perlu mewaspadai potensi pengaruh partai politik dan harus tetap independen dalam menjalankan tugas mereka sebagai agen perubahan sosial-politik.

....

  1. UUD 1945 Pasal (1) ayat (2)
  2. Hidayat, W., & Taufikurrahman, T. (2020). Aktivisme Politik Mahasiswa Islam Membangun Demokrasi Pasca Orde Baru. SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(2), 129-144.
  3. Akbar, I. (2016). Demokrasi dan gerakan sosial (Bagaimana gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial). Jurnal Wacana Politik, 1(2), 107-115.
  4. Syahrul, F., Paskarina, C., & Sumadinata, R. W. S. (2020). Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Society, 8(2), 486-505.
  5. Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  6. Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. POLITIK, 11(2).
  7. Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, 4(2), 128-145.
  8. Linthin, M. S. (2015). Pemilu Sebagai Perwujudan Hak Demokrasi Rakyat. Jurnal Pendidikan dan Humaniora, 10(1).
    Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia.
    Masduki, H., Abdurohim, S., & Permana, A. (2021). Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan. Penerbit Adab.
  9. Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, N., Nasrullah, N., & Indriani, N. (2023). SOSIALISASI PENINGKATAN KETERLIBATAN PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN SARJO. Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS), 2(2), 49-62.
    Akbar, S. I. (2018). Sosialisasi dan Afiliasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 3(1).
  10. Pratama, I. A. (2016). Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI dan IMM di Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 10(1), 1-19.
    Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(01), 1-13.
  11. Priyowidodo, G., Swestin, G., & Vidyarini, T. N. (2015). Komunikasi Politik Dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik. Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik.

DAFTAR PUSTAKA

  • Akbar, I. (2016). Demokrasi dan gerakan sosial (Bagaimana gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial). Jurnal Wacana Politik, 1(2), 107-115.
  • Akbar, S. I. (2018). Sosialisasi dan Afiliasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 3(1).
  • Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  • Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(01), 1-13.
  • Hidayat, W., & Taufikurrahman, T. (2020). Aktivisme Politik Mahasiswa Islam Membangun Demokrasi Pasca Orde Baru. SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(2), 129-144.
  • Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, 4(2), 128-145.
  • Linthin, M. S. (2015). Pemilu Sebagai Perwujudan Hak Demokrasi Rakyat. Jurnal Pendidikan dan Humaniora, 10(1).
  • Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, N., Nasrullah, N., & Indriani, N. (2023). SOSIALISASI PENINGKATAN KETERLIBATAN PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN SARJO. Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS), 2(2), 49-62.
  • Masduki, H., Abdurohim, S., & Permana, A. (2021). Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan. Penerbit Adab.
  • Perangin-angin, L. L., & Zainal, M. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. Jurnal Aspikom, 3(4), 737-754.
  • Pratama, I. A. (2016). Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI dan IMM di Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 10(1), 1-19.
  • Priyowidodo, G., Swestin, G., & Vidyarini, T. N. (2015). Komunikasi Politik Dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik. Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik.
  • Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. POLITIK, 11(2).
  • Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia.
  • Syahrul, F., Paskarina, C., & Sumadinata, R. W. S. (2020). Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Society, 8(2), 486-505.
  • Undang Undang Dasar 1954

4 comments

Heri swandy November 25, 2023 - 4:34 pm

keren sih narasinya

Reply
Rasyid al jaffar November 25, 2023 - 5:19 pm

sedikit terkejut tapi perlu di pertimbangkan sih.. keren naskahnya

Reply
Reyhan haditullah al fikri November 26, 2023 - 6:31 am

politik itu unik juga licik… dimana ada sumber disitu di tanam..

Reply
Reyhan haditullah al fikri November 26, 2023 - 6:33 am

sepertinya pembatasan atas masuknya parpol di ranah organisasi perlu dibatasi secara tegas.. bahaya browwww

Reply

Tinggalkan Komentar

Komentar Terbaru

  • VIEW NEWZ

    Very interesting news information that doesn't make you bored, especially the latest…

  • BERITA MANTUL

    One of the rare natural phenomena that will occur next month is…

  • 168NEWS

    Several central banks have begun considering raising interest rates to control rising…

  • Anoni

    jazakallah khairo untuk infaq 1jt nya barokallahufik

  • POS VIRAL

    This news is very interesting, the content is different and unusual, making…

Chat WhatsApp
Butuh Bantuan?
Selamat datang di Portal Berita Paradeshi. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami beragam informasi yang kami sajikan, baik dalam bentuk berita ataupun artikel, seluruh konten yang dihadirkan kami kanalkan dalam beragam rubrik.

Silahkan menghubungi kami untuk mengetahui informasi lebih lanjut