Generasi Z adalah kelompok generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Mereka merupakan generasi yang tumbuh di era digital dan teknologi, sehingga sering disebut sebagai generasi digital atau iGen. Generasi Z juga dikenal sebagai generasi yang sangat mahir dalam teknologi dan media sosial. Mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan smartphone sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi.
Dalam konteks sosial dan politik, generasi Z dianggap sebagai generasi yang lebih terbuka dan inklusif, serta lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka juga dianggap sebagai generasi yang lebih kritis dan skeptis terhadap otoritas dan kekuasaan. Dalam politik, generasi Z dianggap sebagai kelompok pemilih yang sangat penting, karena mereka merupakan kelompok generasi yang paling besar setelah generasi milenial.
Namun belakangan ini, perhatian publik tertuju pada dinasti politik keluarga Hary Tanoesoedibjo yang sedang mencuat. Dikarenakan seluruh anggota keluarga Hary Tanoe bersama-sama mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI untuk Pemilu 2024.
![Gambar 1. Dinasti Politik keluarga Hary Tanoesoedibjo](https://paradeshi.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-1.-Dinasti-Politik-keluarga-Hary-Tanoesoedibjo.jpg)
Melansir dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan merilis daftar calon legislatif tetap (DCT) Pemilu 2024 pada Jumat (3/11/2023) lalu. Bahwasanya keluarga Hary Tanoe dengan kompak maju caleg melalui Partai Perindo.
Tidak berhenti sampai disitu, publik kembali dikejutkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh salah satu putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang bergabung kemudian secara langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang terjun ke dunia politik menyusul jejak ayahnya Joko Widodo, kakaknya Gibran Rakabuming Raja, dan iparnya Boby Nasution.
Tidak berselang lama pada Senin (16/10/2023) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, MK mengabulkan syarat batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah. Putusan ini melanggengkan Gibran Rakabuming, yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, untuk berpotensi maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Perlu diketahui, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi hal ini juga dinilai publik sebagai bagian dari rencana untuk melanggengkan dinasti politik keluarganya.
Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sistem ini biasanya erat kaitannya dengan sistem negara monarki absolut atau kerajaan, namun juga dapat diterapkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Dinasti politik dapat merujuk pada praktik politik di mana keluarga atau kerabat dekat dari seorang pemimpin politik memegang posisi politik yang signifikan atau berkuasa. Praktik dinasti politik ini telah menjadi topik perbincangan yang hangat di Indonesia, karena dinilai memiliki dampak negatif bagi demokrasi, seperti memperkecil peluang orang-orang potensial non-dinasti untuk duduk di kursi pemerintahan.
PENGARUH DINASTI POLITIK DIBERBAGAI BELAHAN DUNIA TERHADAP POLITIK KONTEMPORER
Fenomena dinasti politik di Filipina, India, dan Amerika Serikat, yang melibatkan keluarga Marcos, Nehru-Gandhi, dan Kennedy, memiliki dampak yang signifikan terhadap politik kontemporer. Yang dimana, setidaknya bisa dijadikan acuan akan dampak dari pengaruh budaya dinasti politik.
1. Filipina – Keluarga Ferdinand Marcos Sr.
![Gambar 2. Ferdinand Marcos Sr melambaikan tangan saat terpilih sebagai presiden pada 1965 - putranya, Bongbong (kedua dari kanan)](https://paradeshi.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-2.-Ferdinand-Marcos-Sr-melambaikan-tangan-saat-terpilih-sebagai-presiden-pada-1965-putranya-Bongbong-kedua-dari-kanan.jpg)
Keluarga Marcos telah memainkan peran penting dalam politik Filipina, dengan mantan Presiden Ferdinand Marcos Sr. yang memerintah selama lebih dari dua dekade. Kekuasaan keluarga ini telah memengaruhi politik Filipina hingga saat ini, terutama dengan kemenangan Bongbong Marcos Jr. dalam pemilihan presiden yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Filipina. Fenomena dinasti politik keluarga Marcos memberikan peringatan tentang dampak negatif dinasti politik terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. India – Keluarga Nehru-Gandhi
![Gambar 3. Nehru-Gandhi Family](https://paradeshi.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-3.-Nehru-Gandhi-Family.jpg)
Keluarga Nehru-Gandhi telah mendominasi politik India sejak kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1947. Tiga anggota keluarga Nehru-Gandhi, yaitu Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, dan Rajiv Gandhi, telah menjabat sebagai Perdana Menteri India. Fenomena dinasti politik Nehru-Gandhi telah menjadi topik perdebatan di India, dengan beberapa kritikus menuduh keluarga ini memonopoli kekuasaan dan menghambat perkembangan demokrasi di India.
3. Amerika Serikat – Keluarga Kennedy
![Gambar 4. Keluarga JF Kennedy](https://paradeshi.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-4.-Keluarga-JF-Kennedy.jpg)
Keluarga Kennedy dianggap sebagai salah satu dinasti politik paling populer dalam sejarah politik Amerika Serikat. Klan Kennedy telah memainkan peran penting dalam politik Amerika Serikat, dengan lebih dari setengah abad dinasti ini menduduki jabatan penting di pemerintahan. Fenomena dinasti politik Kennedy memberikan gambaran tentang bagaimana kekuasaan politik dapat terus berlanjut dalam satu keluarga.
Maka dapat disimpulkan bahwa fenomena dinasti politik keluarga Marcos, Nehru-Gandhi, dan Kennedy memiliki dampak yang signifikan terhadap politik kontemporer di masing-masing negara. Dinasti politik ini telah memengaruhi dinamika politik, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan, serta menimbulkan perdebatan terkait pengaruh dan keberlanjutan kekuasaan politik dalam satu keluarga.
BAGAIMANA GENERASI Z MEMANDANG DINASTI POLITIK DI INDONESIA
Baru-baru ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Telah ditanggapi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11/2023) sebagaimana telah diputuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.”
Demikian dikatakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.
Menurut sebuah artikel di BBC Indonesia, pemilih muda di Indonesia cenderung lebih kritis terhadap politik dinasti dan lebih memilih calon yang memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa citra positif partai politik di mata publik masih rendah, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z di Indonesia cenderung lebih kritis dan mempertimbangkan rekam jejak calon dan partai politik sebelum memutuskan untuk memberikan suara pada pemilihan umum.
Namun, terdapat juga pandangan yang berbeda, di mana beberapa generasi Z di Indonesia cenderung tidak tertarik atau tidak yakin dengan proses politik dan pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengajak generasi Z untuk terlibat secara aktif dalam politik di Indonesia.
Dalam konteks global, generasi Z dianggap sebagai generasi yang lebih terbuka dan inklusif, serta lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa generasi Z di Indonesia juga dapat menjadi kekuatan positif dalam memperbaiki tata kelola politik dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik.
Referensi
- https://www.bps.go.id/. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan umur 2021-2022.
- Nasution, Marihot. 2021. Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi. n.p.:Jurnal Budget, Vol 6, No.1.
- Seluruh isi tulisan ini bersumber dari Ide penulis yang dikuatkan oleh dua referensi diatas.
With your post, your readers, particularly those beginners who are trying to…